AL MAQASHIDI

ADVOKASI ORGANISASI AISYIYAH JAWA TIMUR TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Rafiliah Datin — 2022-07-05

Kekerasan dalam berbagai bentuk sejatinya tidak mengenal latar belakang, siapapun
bisa menjadi korban. Namun daripada itu, yang rentan menjadi korban adalah
perempuan dan anak. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi
diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi. Upaya penanganan kekerasan
terhadap perempuan terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah)
maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya.
Salah satunya adalah organisasi Aisyiyah, upaya ini dilakukan melalui jalur hukum
maupun non hukum dimana dengan kerjasama dari tiga lembaga yang berada di bawah
payung Aisyiyah Jawa Timur, yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Klinik Keluarga Sakinah dengan
didasarkan pada pandangan utama Aisyiyah yang tak lain adalah mewujudkan kondisi
adil dan setara tanpa melihat apapun latar belakang masyarakat. Sebagaimana teori
yang digunakan dalam penelitian ini yakni advokasi koalisi dimana teori ini
menunjukkan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain di dalam
Aisyiyah tidaklah pasif. Mereka saling berfikir, berbagi tugas juga bekerja satu sama
lain. Keseluruhan ini dilaksanakan dengan didorong sumber daya yang dimilik oleh
Aisyiyah. Dalam teori ACF mengasumsikan bahwa individu atau kelompok
menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk
mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat.
Adapun metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data
yang diperoleh merupakan gabungan dari hasil wawancara melalui media WhatsApp
dan studi dokumentasi yang tentunya dari berbagai sumber yang berada pada
bidangnya.

FEKTIVITAS BIMBINGAN CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DI KUA KECAMATAN DUKUN

Siti Aminah — 2022-07-05

Keluarga merupakan institusi terkecil didalam masyarakat yang bertujuan membentuk
terwujudnya kehidupan yang harmonis, damai dan sejahterah. antar suami dan istri.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk kualitatif dengan pendekatan
fenomologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Sumber data primer adalah pegawai teras KUA Kecamatan Dukun, beberapa
pasangan calon pengantin, dan pasangan pengantin yang sudah bercerai yang pernah
ikut bimbingan calon pengantin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses
bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun sudah dilaksanakan dengan
sempurna karena alokasi yang ditentukan oleh edaran pemerintah adalah minimal 16
jam, tetapi dalam praktik di KUA Dukun sudah 24 Jam bahkan lebih. Proses
pelaksanaan bimbingan calon pengantin dilakukan dengan memberi materi tentang UU
Perkawinan, kesehatan reproduksi, materi penyuluhan KB dan materi kiat-kiat
membentuk keluarga sakinah. Faktor penghambat dari kursus calon pengantin ini adalah
kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, perbedaan kondisi masyarakat dari
segi sosial, ekonomi, pendidikan, serta kurangnya sosialisai mengenai keberadaan
bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Dukun

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM FLUKTUASI BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA BOJONEGORO

EKO ARIEF CAHYONO — 2022-07-05

Fluktuasi biaya administrasi merupakan naik turunnya suatu keadaan ekonomi pada
biaya administrasi. Fluktuasi biaya administrasi disini terjadi karenaperbedaan nominal
biaya administrasi pada setiap pembiayaan dengan sistem akad qard al hasan di BMT
Al-Rosyid Berkah Bersama. Dimana pembiayaan yang nominalnya sedikit dengan
nominal banyak berbeda biaya administrasinya, padahal kebutuhan administasinya
sama, selain itu rincian penggunaan dari biaya administrasi tersebut tidak dijelaskan.
Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi pada
pembiayaan qard al hasan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan bagaimana tinjauan
hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan
qard al hasan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Hasil penelitian ini bahwa: (1)
dalam praktik biaya administrasi pada pembiayaan qard al hasan tidak
menyebutkan secara riil kegunaan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh
nasabah. (2) fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan qard al hasan terjadi karena
biaya administrasinya berbeda pada setiap nominal pembiayaan yang berbeda juga, ini
menujukkan adanya pengambilan manfaat dari kepengurusan biaya administrasi pada
pembiayaan yang berbeda. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah ini tidak sesuai
dengan syarat-syarat biaya administrasi yang seharusnya biaya administrasi didasarkan
pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk kegunaan biaya administrasi.

PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI BOJONEGORO

Ririn Fauziyah — 2022-07-05

Masa pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini menambah tinggi angka
perceraian yang terjadi khususnya di Bojonegoro. Banyak sekali pasangan yang
melakukan perceraian baik karena faktor ekonomi, KDRT, faktor psikologis, biologis,
pandangan hidup, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid19. Pandemi covid-19 merubah berbagai aspek kehidupan. Terdapat berbagai
kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menekan penyebaran virus covid-19
yang berdampak pada penurunan sektor perekonomian keluarga. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya angka
perceraian di Bojonegoro dan untuk mengetahui relevansi pandemi covid-19 terhadap
tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, sedang metode pengumpulan data
yang digunakan adalah studi lapangan atau field research dengan melakukan interview
dan observasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, selama masa
pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro mencatatkan bahwa kasus
perceraian mengalami peningkatan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi
covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor utama yang mendominasi adalah
faktor ekonomi dan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

BANK ISLAM DI INDONESIA

Lisa Aminatul Mukaromah — 2022-07-05

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada akhirnya berpengaruh
ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi
pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa
negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan
yang berbasis Syariah. Pengharapan masyarakat untuk melakukan transaksi yang
berbasis non ribawi telah didukung oleh keputusan organisasi masyarakat Islam perihal
penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan. Organisasi masyarakat Islam yang
berpengaruh di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membahas masalah riba.
Kedua organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majlis
Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama. Menurut Majlis
Tarjih Muhammadiyah juga menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk
mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khusunya lembaga
perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Begitupun dengan Lajnah, memandang
perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum
Islam, antara lain menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
Selain itu, beberapa kalangan yang menjadi penggiat ekonomi yang berbasis syariah
mulai berupaya untuk mendirikan perbankan yang berbasis non ribawi di Indonesia.
Kegiatan berbasis non ribawi tersebut pada dasarnya merupakan perluasan jasa
perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan meghendaki pembayaran imbalan
yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar bagi hasil atau jual beli
sebagaimana digariskan oleh syariat Islam. Kebutuhan untuk melakukan perubahan
sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam
kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi
negara yang berpenduduk muslim, terlebih di Indonesia. Perubahan sistem dilakukan
dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap
konsep dasar Islam

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT

agung handi priyatama — 2022-07-05

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau
mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuan
mediasi masih kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara, terbukti dari
sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat hanya 2 perkara
perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan
Tahun 2020. Oleh sebab itu pembahasana efektivitas mediasi serta peran hakim
mediator sebagai upaya meminimalisir perceraian menarik untuk diteliti. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat
penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi
belum efektif yang disebabkan oleh pelbagai faktor serta peran mediator yang kurang
maksimal akibat dualisme fungsi, yaitu selain menjadi mediator juga merangkap
menjadi hakim. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi diperlukan mediator non
hakim atau mediator bersertifikasi

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF ‘URF

Muhammad Ilham Harsya — 2022-07-05

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sejatinya tidaklah mendapatkan waris dari
kedua orang tuanya, namun hal ini berbeda dengan kewarisan yang ada di Lampung
yang menggunakan adat sebagai prinsip pembagian waris. Penelitian ini merupakan
kualitatif, dengan melakukan perkajian mengenai local wisdom di daerah adat
Lampung, dengan pembahasan topik hak waris anak luar kawin dalam system
kekerabaatan Adat Lampung. Penelitian ini ditinjau dari segi teori „urf. Hasil penelitian
menunjukan bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur
secara khusus di dalam Adat Lampung, akan tetapi dengan menganut prinsip piil
pesenggiri dalam kehidupan bermasyarakat adat di Lampung, maka anak yang lahir di
luar perkawinan status keberadaannya tidak diungkap atau disebarluaskan dan dalam
permasalahan pewarisan anak yang lahir diluar nikah tetap mendapatkan harta warisan
baik dari jalur ayah ataupun ibu, hal tersebut dikarena pada sistem kewarisan di
Indonesia menganut asas kekeluargaan dan perdamaian. Jika ditinjau dari perspektif
hukum Islam, „urf yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung terkait kewarisan
anak di luar nikah sesuai dengan hukum positif yaitu yang menganjurkan untuk
diberikannya wasiat wajibah kepada anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan

MASLAHAH IBN ASYUR: URGENSI SOCIO-LEGAL APPROACH DAN Al-SABR WA-Al-TAQSIM METHOD DALAM FATWA

Nurul Huda — 2022-07-28

Urgensi socio-legal approach dan al-sabr wa-al-taqsi>m method dalam bingkai
teori Maslahah Ibnu Asyur yang diterapkan dalam fatwa akan memberikan
perspektif baru terkait pembacaan ulang hukum. Yakni ketentuan hukum Islam
bukan ditentukan oleh fakta dan realita sosial namun seorang mufti harus
memahami proses hukum Islam yang didasarkan atas pertimbangan fakta dan
realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat serta logika hukum yang berlaku
walaupun fatwa masih sering terkungkung dalam formalisme hukum. Perspektif
hukum baru dapat melahirkan simpulan bahwa status bunga bank konvensional
patut diduga mempunyai status hukum muba>h dan tidak bertentangan dengan
argumentasi agama. Dikarenakan bunga bank tidak mengandung mas}lah}ah
la>zimah; mas}lah}ah yang menjadi kekhususan (properia substansial) perkara
tersebut; manfaat yang ditumbulkan dari simpan-pinjam dengan skema bunga
walaupun dapat memutus mata rantai kemiskinan, dapat dicarikan alternatif lain
yang misalnya dengan skema bagi hasil dan sebagainya. Namun, bunga bank juga
tidak mengandung mafsadah mu‘tabarah; mafsadah yang ditimbulkan
dikarenakan tidak terealisasinya maqa>s}id al-shari>‘ah yang bersifat pasti (tha>bit),
jelas (wa>d}ih), konsisten (mut}t}arid), terukur (mund}abit); yakni mafsadah yang
ditimbulkan oleh bunga bank tidak tergolong mu‘tabarah.